Indonesia Dalam E-KTP

Ini karikaturnya saya foto
(sumber elektroniknya: http://www.kompas.com/)

Hari Minggu kemarin saya membaca karikatur di surat kabar harian nasional tentang peta Indonesia yang ada di e-KTP (electronic kartu tanda penduduk), dimana antara pulau Jawa, Madura, Bali, Lombok, dan Flores menjadi satu pulau yang tak terpisahkan. 

 Ah.. saya ketinggalan berita. Langsung saya lihat ke e-KTP saya mengecek tentang berita tersebut. Ya Allah.. ternyata memang betul seperti itu. Kok bisa ya...

Proyek e-KTP ini adalah proyek kontroversi yang memakan dana milyaran rupiah. Dimana pada saat proses pendataan biodata warganya sendiri terkesan sangat ribet. Lalu dengan banyaknya laporan warga yang menunggu berbulan-bulan tanpa kepastian kapan e-KTPnya jadi dan bisa diambil. Setelah diambil pun ternyata ada warga yang mengeluhkan bahwa biodatanya ada yang salah, dari salah penulisan nama, tanggal lahir, dan lainnya. Eh... sekarang kok ya peta Indonesianya salah. Hadehh....

Peta Indonesia
(sumber gambar: http://www.indonesia-tourism.com/)

Banyak yang menghujat, pastinya... lha wong itu KTP kan berarti simbol hakiki kalau kita sudah sah secara hukum Indonesia sebagai warga Indonesia. Berarti peta Indonesia yang ada di sisi belakang e-KTP jadi simbol kalau KTP itu adalah KTP milik warga negara Indonesia. Ada yang bersuara kalau sebaiknya KTP itu diganti saja, masa proyek sedemikian fenomenal itu bisa fatal sekali kesalahannya. Kalau menurut saya yang awam ini, ini menurut subyektif saya lho ya, saya tidak membela siapapun di sini. Kalau KTP yang sudah jadi dan diterima sekarang ini kemudian dikembalikan lagi untuk diganti, nanti kita harus menunggu lama lagi untuk mendapatkannya, lalu pasti akan menghabiskan dana milyar-milyaran rupiah lagi yang mungkin kalau pengawasan dana itu kurang ketat, ya kita tahu sendirilah. Jadi, kalau menurut saya... biarlah selama 5 tahun ini saya memegang e-KTP yang pulau-pulau yang sudah saya sebutkan itu menjadi satu, baru nanti pas pergantian e-KTP yang baru, peta Indonesianya sudah harus dikoreksi dan dibetulkan. Ya untuk meminimalisir pengeluaran anggaran. Semoga Indonesia semakin bermartabat, bersih, dan maju, amiiiin... :)

Namun, yang namanya kesalahan apalagi fatal memang tidak bisa ditolerir, kecuali si penanggung jawab kesalahan itu mau meminta maaf, melakukan koreksi, dan memperbaiki apa yang salah. Hal ini berlaku umum, bukan hanya masalah peta Indonesia di e-KTP ini saja. Semoga kita bisa bercermin dari kejadian ini.