Bagaimana Bila Korban KDRT Tidak Mau Melapor? Apa yang Bisa Kita Lakukan?

Assalaamu'alaikum...!

Sebelumnya saya minta maaf jika saya menggunakan tema Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai salah satu bahan postingan saya kali ini. Tema ini saya gunakan semata-mata karena saya ikut prihatin terhadap semua orang yang mendapatkan perilaku sangat tidak menyenangkan seperti kekerasan fisik, seksual bahkan kekerasan psikologis dari salah satu anggota keluarganya. Entahlah, saya menjadi tertarik menulis pendapat saya tentang KDRT setelah membaca postingannya Kak Alaika Abdullah tanggal 5 Oktober 2016. Dimana di postingan tersebut, Kak Alaika menceritakan tentang KDRT yang pernah dialaminya dan perjuangannya untuk mendapatkan keadilan hukum.

Kasus lainnya terjadi pada teman saya sendiri, yang juga mengalami KDRT hingga akhirnya pisah rumah. Parahnya, si suami membawa serta anak mereka dan meminta teman saya itu yang mengurus perceraian karena si suami ingin menikah lagi. Di sini saya betul-betul ingin mengumpat, tapi dalam hati saja lah. Ada lagi teman saya yang lain yang menurut penuturannya sering mendapatkan kekerasan verbal dari suaminya, sehingga dia akhirnya selalu merasa sebagai pihak yang salah untuk semua kejadian di keluarganya. Namun, teman saya itu tidak mau melaporkan tindakan suaminya itu ke pihak berwenang. Teman saya selalu memikirkan nasib anaknya bila seandainya dia berpisah dengan suaminya. Hingga dia nampak menerima saja diperlakukan sedemikian oleh suaminya itu.

Kasus berikutnya yang dulu pernah heboh adalah kasus terbunuhnya seorang anak perempuan cantik di Bali oleh ibu angkatnya. Ada lagi, saya pernah membaca status facebook teman saya yang mendapati ada seorang perempuan membawa jalan kaki anaknya yang masih kecil. Masalahnya adalah, perempuan itu berteriak-teriak enggak jelas, sedang si anak terus mengikutinya tanpa ada pengawasan dari si perempuan itu. Sayangnya kelanjutan ceritanya saya tidak ingat.

Saya yakin, di sekitar Teman ReeNgan mungkin ada satu atau dua peristiwa KDRT yang terjadi. Ada yang berani melaporkan karena ingin keluar dari jerata KDRT seperti Kak Alaika, ada juga yang tidak mau melaporkan karena berbagai sebab seperti kasus teman saya itu. Kadang kitanya yang lebih gemes dan lebih emosi ketimbang si korban ya. Namun, sebetulnya bisa enggak sih, kita sebagai orang lain, melaporkan tindakan KDRT yang terjadi di keluarga saudara atau teman kita? Sebelumnya saya tulis ulang pengertian KDRT menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2004 (UU Penghapusan KDRT),

"KDRT yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga"

Hmmm... sayangnya, menurut pasal 26 ayat 2 UU Penghapusan KDRT, keluarga atau pihak lain tidak dapat melaporkan secara langsung adanya dugaan KDRT kecuali telah mendapat kuasa dari korban *menghela nafas panjang*. Tapi tenang, menurut pasal 15 UU Penghapusan KDRT, kita bisa melakukan usaha sebagai berikut:

• mencegah berlangsungnya tindak pidana
• memberikan perlindungan kepada korban
• memberikan pertolongan darurat
• membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan dengan persetujuan korban

Yah, serba salah juga, di saat kita tahu kalau korban sudah mengalami KDRT, namun kita tidak bisa melaporkan tindakan tersebut tanpa persetujuan si korban, apalagi bila korbannya adalah anak-anak. Mungkin, kita bisa mengajak korban berdiskusi tentang perlakuan yang diterimanya, alasan mengapa korban tidak mau melaporkan, dan mungkin keuntungan dan kerugian yang didapat ketika si korban mau melaporkan KDRT yang dialaminya. Karena, bagi korban yang mau melaporkan kasus KDRT yang diterimanya, korban mendapatkan hak-hak sebagai berikut (Pasal 10 UU Penghapusan KDRT):

• perlindungan dari pihak keluarga, kejaksaan, pengadilan, advokat (pengacara), lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan,
• pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis,
• penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban,
• pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
• pelayanan bimbingan rohani

Lalu bagaimana bila si korban ternyata berubah pikiran menjadi mau melaporkan perbuatan KDRT yang diterimanya? Menurut penuturan mas Anggara dan tulisan Kak Alaika, saya mendapatkan simpulan bahwa sebelum melaporkan perbuatan KDRT yang diterimanya itu ke polisi, lebih baik berkonsultasi dulu dengan pengacara. Awalnya, dalam hati saya bilang "mencari pengacara itu kan susah, kalaupun ada biasanya mematok tarif yang tidak ringan". Namun kini, ada beberapa orang yang berniat baik ingin membuat tranparansi tentang hukum, pengacara, notaris dan penerjemah. Selain itu mereka juga ingin agar masyarakat mudah mencari pelayanan hukum, dan para pengacara, notaris dan penerjemah itu juga mudah mencari klien dengan membuat web justika.com. 

Ketika korban merasa kebingungan mencari pengacara, korban atau kita bisa menuliskan permasalahan yang dihadapi di kolom konsultasinya justika.com. Setelah itu, kita akan mendapatkan balasan dari pengacara-pengacara yang sudah terdaftar di justika.com. Kita bisa memilih menggunakan jasa pengacara yang mana. Kita juga bisa memilih pengacara yang kantornya tidak jauh dari domisili korban atau kita. Jika ternyata si korban berasal dari keluarga yang tidak mampu, maka kita bisa memilih menggunakan jasa pengacara yang mau pro bono (mendapatkan bantuan hukum secara gratis). Sesuai dengan apa yang saya baca di postingannya Kak Alaika, carilah pengacara yang mau mendampingi korban dan kita selama proses peradilan berlangsung. Bukan hanya mendampingi saat sidang.

Saya yakin, tidak ada seorang manusia pun yang mau mengalami tindakan KDRT. Namun, bila itu terjadi, saya hanya minta cobalah berpikir dengan jernih. Jika memang sangat teramat yakin kalau pasangan nantinya akan berubah, terus berjuanglah mempertahankan rumah tangga. Namun bila perlakuan pasangan sudah sangat keterlaluan seperti sampai tega membuat kita terluka fisik, seksual dan psikis, (saya enggak tahu apakah saya pantas mengucapkan ini, tapi saya betul-betul ingin mengucapkannya), maka buat apa mempertahankan pasangan yang seperti itu. We deserved better! Kita bukan mahluk lemah yang tidak bisa apa-apa. Rejeki, maut dan jodoh memang sudah ditakdirkan, tapi pasrah menyerahkan badan dan atau jiwa kita untuk terus menerus dilukai oleh pasangan, itu sama saja dengan bunuh diri.

Saya sendiri tidak pernah mengalami KDRT, dan saya tidak mau berandai-andai tentang KDRT. Tapi, seperti yang sudah saya tulis di atas, saya prihatin, gemas dan emosi bila melihat atau mendengar tentang KDRT. Apalagi bila korbannya sampai sudah terluka parah, gila atau bahkan meninggal. Apakah hati (baca: perasaan/nurani) si pelaku sudah mengalami "sirosis"(pengerasan) atau bahkan sudah rusak parah? Semoga orang-orang dengan sirosis atau kerusakan hati itu mulai sedikit jumlahnya. 

Sungguh, hidup berumah tangga dengan damai tanpa KDRT itu betul-betul serasa di surga, bahagia yang dirasakan apapun kondisi saat itu. [] Riski Ringan

Sumber informasi:

• justika.com
• UU No. 23 tahun 2004 (UU Penghapusan KDRT)
• klinik hukum online